JAKARTA,Locusdelictinews.com-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Pramella Y. Pasaribu mengikuti rapat komisi terkait rencana aksi pengembangan kompetensi pada Kamis (07/11/2024). Kakanwil, yang juga bertindak sebagai Ketua dalam rapat Komisi III, bersama dengan tim yang terdiri dari pimpinan tinggi pada unit utama dan kantor wilayah, memaparkan rencana aksi implementasi Corporate University Kemenkumham untuk periode 2025-2029.
Dalam penjelasannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University (Kemenkumham CorpU) adalah strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dan target kinerja Kementerian. Hal ini dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai yang selaras dengan target kinerja, didukung oleh sistem manajemen pengetahuan dan manajemen pembelajaran.
“Rencana aksi ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Corporate University merupakan langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi. Melalui pendekatan pembelajaran yang berkelanjutan dan terstruktur, Corporate University akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara agar siap menghadapi tantangan global di bidang hukum dan hak asasi manusia”, ungkap Pramella.
Kesuksesan implementasi ini memerlukan sinergi dari seluruh elemen kelembagaan, kebijakan yang mendukung, serta pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran yang efektif. Komitmen yang kuat dari setiap unit di Kementerian Hukum dan HAM sangat penting agar Corporate University dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi pegawai serta masyarakat secara luas. Evaluasi yang berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari proses ini, memastikan bahwa tujuan strategis tercapai dan Corporate University terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman.
Dengan rencana aksi yang matang, Kementerian Hukum dan HAM diharapkan mampu menciptakan aparatur yang lebih andal, inovatif, dan responsif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum di Indonesia.
(ma)
