DENPASAR,locusdelictinews Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan Periode November Tahun 2025 pada Senin (20/10). Kegiatan yang diselenggarakan secara daring tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, beserta JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan perwakilan jajaran Divisi P3H.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Dr. Dhahana Putra, dimana dalam sambutannya, Dirjen PP menekankan bahwa pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan produk hukum yang berkualitas. Uji Kompetensi ini adalah mekanisme esensial untuk mengukur dan memastikan bahwa para perancang di seluruh instansi, termasuk di daerah, memiliki kemampuan manajerial, sosio-kultural, dan teknis yang memadai dalam merumuskan regulasi.
Selain itu, Dhahana Putra juga menyoroti peran strategis Aplikasi E-Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam ekosistem pembentukan hukum nasional. “Adanya aplikasi E-Harmonisasi secara signifikan mampu mempercepat proses koordinasi antarinstansi, mengurangi hambatan administratif, serta menjamin keterbukaan dalam setiap tahapan. Melalui aplikasi berbasis digital ini, seluruh masukan, perubahan, dan notulensi dapat terdokumentasi secara rapi, sehingga tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi proses pembentukan peraturan perundang-undangan,” jelas Dhahana.
Lebih lanjut, Dhahana juga menerangkan bahwa pengharmonisasian elektronik juga menjadi wujud nyata transformasi digital birokrasi, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih modern, efektif, dan mudah diakses.
Selepas sambutan pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi penyampaian sosialisasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan Periode November Tahun 2025. Sesi ini dibagi menjadi tiga fokus utama, dengan menghadirkan narasumber kompeten dari internal Kementerian Hukum.
Pertama, disajikan materi mengenai Penyelenggaraan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural. Materi ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, Eva Gantini. Kedua, fokus beralih pada Penyelenggaraan Uji Kompetensi Teknis , di mana materi disuguhkan oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti. Terakhir, para peserta mendapatkan penjelasan rinci mengenai Tata Cara Pendaftaran Uji Kompetensi secara online dan mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi secara online , yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rifqi Adrian Kriswanto.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Bali dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata upaya internal untuk memelihara dan meningkatkan profesionalisme para perancang peraturan perundang-undangan di wilayahnya. Tindak lanjut ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang akan dirumuskan memiliki landasan teknis yang kuat, sehingga minim dari potensi konflik, tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, serta efektif dalam mendukung pembangunan.
Peningkatan kualitas dan kompetensi para perancang peraturan perundang-undangan merupakan fondasi penting dalam menghasilkan regulasi yang baik. Produk hukum yang solid dan berkualitas adalah penopang utama bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, kepastian berusaha, serta perlindungan hak-hak seluruh warga negara di Pulau Dewata.
(Ana)
