Denpasar,locusdelictinews| Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, bersama seluruh jajaran pengelola Barang Milik Negara (BMN) mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2025 secara daring.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal ini juga diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia. Agenda ini merupakan lanjutan dari kegiatan hari sebelumnya, yaitu tanggal 13 Oktober 2025, yang berfokus pada pembahasan teknis penyusunan laporan keuangan dan evaluasi hasil rekonsiliasi.
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan keandalan data laporan keuangan serta BMN di seluruh unit kerja, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, menyampaikan pentingnya konsistensi dan ketelitian dalam pengelolaan data keuangan dan BMN.
“Rekonsiliasi bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga keakuratan laporan keuangan negara. Dengan data yang valid dan mutakhir, kita dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Nengah Sukadana.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas komitmen dan kerja kerasnya dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan pengelolaan aset negara.
“Keterlibatan aktif seluruh jajaran dalam proses rekonsiliasi ini menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Mari kita jaga integritas data dan terus tingkatkan profesionalitas dalam setiap proses pelaporan,” tegas Eem Nurmanah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dapat terus meningkatkan akurasi dan kualitas data laporan keuangan dan BMN, sehingga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan.
(Ana)
