Denpasar,locusdelictinews|Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali turut serta dalam Rapat Koordinasi Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kegiatan ini berlangsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali, dengan melibatkan jajaran kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Mewakili Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana.
Sejalan dengan terbentuknya lebih dari 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia, pemerintah kini memasuki etape kedua yang berfokus pada operasionalisasi dan pengembangan koperasi. Tahap ini menitikberatkan pada digitalisasi, penguatan kemitraan, serta perluasan akses pembiayaan bagi koperasi desa dan kelurahan. Langkah tersebut dipandang krusial untuk memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Dalam sambutan Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, ditegaskan bahwa koperasi merupakan amanat konstitusi dalam membangun perekonomian nasional. “Gerakan koperasi adalah usaha bersama yang berlandaskan asas gotong royong untuk pemerataan kesejahteraan. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong pemberdayaan KDKMP meski masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti keterbatasan kompetensi pengurus, sarana prasarana, hingga minimnya tenaga pendamping,” ujarnya.
Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali telah mengambil langkah strategis melalui pelatihan kompetensi bagi pengurus dan tenaga pendamping koperasi. Tiga angkatan pelatihan yang melibatkan sekitar 90 peserta telah terlaksana. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Koperasi serta lembaga terkait juga menghasilkan kesepakatan mengenai pendampingan langsung dan integrasi data koperasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi.
Dari sisi kebijakan nasional, Menteri Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian, Ahmad Zabadi, menyampaikan bahwa Presiden menekankan perlunya percepatan operasionalisasi KDKMP. Fokusnya tidak hanya pada penyediaan modal kerja, tetapi juga pada investasi pembangunan gudang dan infrastruktur logistik. “Presiden meminta lebih dari 80.000 koperasi desa ini sudah operasional penuh pada akhir tahun, sehingga dibutuhkan percepatan terutama dalam pembiayaan investasi,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara, menyampaikan bahwa KDKMP memiliki posisi strategis karena lahir dari kebijakan nasional dengan dukungan lintas kementerian. “Koperasi Merah Putih ibarat bayi ajaib yang sejak awal dikawal dengan serius oleh negara. Modalnya disiapkan dari APBN, pengawasannya melibatkan lembaga tinggi, dan pengembangannya diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI berkomitmen mendukung penuh setiap langkah pengembangannya,” ungkapnya.
Kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam forum ini sekaligus menegaskan pentingnya aspek regulasi dan kepastian hukum dalam perjalanan koperasi. Kepala Kanwil, Eem Nurmanah, menilai bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci agar koperasi desa dan kelurahan dapat berfungsi optimal di lapangan. Dengan semangat kolaborasi, pemerintah berharap koperasi dapat menjadi motor penggerak perekonomian rakyat yang berdaya saing dan berkelanjutan.
(Ana/Ma)
