Denpasar,locusdelictinews| Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Senin, 24 November 2025. Audiensi dilaksanakan di ruang kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penguatan Indikator Nilai Pancasila (INP) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di wilayah Provinsi Bali.
Dalam dialog tersebut, BPIP menyampaikan pentingnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan regulasi daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan setiap kebijakan memiliki landasan ideologis yang sesuai dengan jati diri bangsa. Kanwil Kementerian Hukum Bali menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah memperkuat kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Yunita, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, menegaskan bahwa BPIP akan menyelenggarakan kegiatan penyelarasan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini akan melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Kanwil Kementerian Hukum Bali. “Kami berharap keikutsertaan Kanwil dapat memperkuat proses penyelarasan agar regulasi daerah semakin berkualitas,” ujar Yunita.
Dalam kesempatan tersebut, Kadiv PPPH, Mustiqo Vitra menyampaikan komitmen Kanwil dalam menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila selalu menjadi rujukan dalam setiap proses harmonisasi yang dilaksanakan. “Pancasila merupakan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari setiap rancangan regulasi yang kami harmonisasi,” ujar Kadiv PPPH.
Kanwil Kementerian Hukum Bali berharap kolaborasi dengan BPIP dapat menghasilkan peningkatan kualitas regulasi daerah di Bali. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepahaman bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghasilkan peraturan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Ana)
