Denpasar,locusdelictinews| September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum Triwulan III 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta secara daring. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Arjuna dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Mustiqo Vitra, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana, serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Isya Nalapraja.
Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, dalam paparannya menekankan capaian penting yang diraih sepanjang 2025, mulai dari implementasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, hingga optimalisasi pelaporan melalui berbagai sistem digital seperti E-Monev Bappenas, aplikasi Srikandi, dan E-Arsip. Sejumlah indikator utama menunjukkan hasil positif, antara lain pencapaian nilai reformasi birokrasi, kepatuhan pelaporan 100% di seluruh unit kerja, serta realisasi target digitalisasi dokumen yang melebihi ekspektasi.
Selain itu, pengelolaan tata kelola pengadaan, media sosial, hingga keamanan teknologi informasi turut menjadi perhatian penting dalam rangka mendukung transformasi layanan publik yang lebih modern dan responsif. Atensi pelaksanaan tugas yang disampaikan meliputi evaluasi berkelanjutan, penguatan sinergi internal-eksternal, kedisiplinan, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja di periode berikutnya. Seluruh capaian ini ditegaskan bukan sekadar memenuhi target, melainkan upaya nyata mewujudkan pelayanan hukum yang lebih dekat, berdampak, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam kesempatan ini juga, Ka Kanwil Kemenkum Bali melaporkan berbagai capaian kinerja mulai dari tindak lanjut temuan BPK atas pekerjaan konstruksi, pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dengan pengembangan layanan inovatif, hingga persiapan pengadaan mobil operasional berbasis listrik sebagai pilot project untuk mendukung program Bali Energi Bersih. Capaian ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Bali untuk terus bertransformasi dan memberikan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, serta adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Eem Nurmanah juga menyampaikan penyelenggaraan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) pada 19 September 2025 mendatang. Kegiatan yang difokuskan pada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, ini menghadirkan layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual secara gratis, serta didukung penuh oleh Pemerintah Daerah dan Gubernur Bali. Tidak hanya itu, acara akan dibuka dengan pentas seni dari komunitas disabilitas, menegaskan bahwa karya dan kreativitas mereka memiliki hak yang sama untuk dilindungi negara.
Menurutnya, seluruh capaian dan langkah inovatif yang dijalankan Kanwil Kemenkum Bali merupakan pijakan untuk mewujudkan pelayanan hukum yang berkelanjutan.
“Semua ini bermuara pada satu tujuan, yaitu menghadirkan layanan hukum yang inklusif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Semoga Bali Becik dan berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.
Nico Afinta menyambut baik capaian dan inisiatif yang telah dijalankan Kanwil Kemenkum Bali. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat pelayanan publik yang berintegritas dan inklusif.
“Untuk program disabilitas, saya kira ini menjadi bagian penting dan menjadi program nasional dalam atensi Kementerian Hukum,” tegasnya.
Dukungan tersebut semakin meneguhkan komitmen Kementerian Hukum bahwa kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, memiliki posisi yang sama penting dalam mendapatkan perlindungan hukum serta akses terhadap kekayaan intelektual.
Sebagai penutup, Sekretaris Jendral menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran unit kerja atas dedikasi dan kinerja yang telah dicapai. Ia menegaskan bahwa capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran Kemenkum agar bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat Anev ini demi memperkuat transformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.
(Ana/Ma)
