Denpasar,locusdelictinews| Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menunjukkan komitmennya dalam mendukung terwujudnya pariwisata berkualitas di Provinsi Bali. Hal ini tercermin melalui partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Bali dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur Bali di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk unsur Forkopimda, perwakilan pemerintah daerah, serta instansi vertikal di Bali. Kehadiran ini menegaskan peran penting kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola pariwisata.
Rapat yang digelar pada Rabu, 17 September 2025 ini membahas sejumlah isu krusial terkait penyelenggaraan pariwisata. Gubernur Bali dalam pengantarnya memaparkan kondisi perekonomian, perkembangan indikator makro pembangunan, serta dinamika kunjungan wisatawan mancanegara. Beliau juga menyoroti permasalahan yang timbul akibat ulah wisatawan asing yang melanggar aturan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur Bali menggagas pembentukan Satuan Tugas Penerapan Pariwisata Berkualitas di Provinsi Bali.
Selanjutnya, Kepala Kepolisian Daerah Bali menyampaikan paparan bertema “Polda Bali Mewujudkan Pariwisata Berkualitas di Provinsi Bali”. Materi yang disampaikan mencakup aspek hukum, keamanan, serta kondisi faktual keberadaan warga negara asing di Bali. Paparan tersebut juga menguraikan berbagai bentuk pelanggaran yang melibatkan orang asing, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Selain itu, disampaikan pula rencana operasi gabungan untuk mengatasi kasus alih fungsi lahan dan penataan ruang.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Adhi Karmayana, menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan Satgas. “Kanwil Kemenkum Bali siap mendukung kebijakan Gubernur dan Kapolda Bali, khususnya melalui peran kami dalam harmonisasi regulasi daerah serta pengawasan yang melibatkan aspek hukum,” ujar Adhi Karmayana. Beliau menambahkan bahwa komunikasi dengan para notaris juga akan diperkuat, khususnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA).
Lebih lanjut, Adhi Karmayana menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Bali tidak hanya berperan sebagai pendukung administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlangsungan pariwisata Bali. “Kami memandang penting keterlibatan semua pihak, termasuk Kanwil Kemenkum Bali, untuk memastikan pariwisata yang tidak hanya indah secara alamiah, tetapi juga tertib secara hukum. Regulasi yang tepat akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pariwisata berkualitas,” imbuhnya. Pernyataan ini mempertegas peran Kanwil dalam memperkuat aspek hukum dari kebijakan yang dijalankan.
Menutup rapat, Gubernur Bali memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan menyatakan harapannya agar Bali dapat mewujudkan pariwisata yang semakin baik melalui keberadaan Satgas. Seluruh peserta rapat, termasuk Kanwil Kemenkum Bali, menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mendukung kebijakan ini. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan wajah pariwisata Bali semakin berkualitas dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Komitmen ini sekaligus menjadi langkah nyata menuju pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
(Ana)
