Denpasar,locusdelictinews|Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti secara daring kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Sumatera Selatan yang dirangkaikan dengan Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Wilayah Sumatera Selatan. Acara ini juga turut disemarakkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagai bentuk komitmen bersama menghadirkan keadilan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bukti nyata dari sinergi kuat antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Upaya ini merupakan bagian dari pendekatan people-centered justice, atau keadilan yang berpusat pada masyarakat.
Per 28 Juli 2025, telah terbentuk 10.470 Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Posbankum adalah perwujudan kehadiran negara untuk memberi akses keadilan, menjamin peradilan yang efektif dan efisien, meningkatkan kesadaran hukum, dan memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk memperkuat implementasi Posbankum, pelatihan paralegal juga terus digencarkan. Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Hukum, Membantu Penyelesaian Konflik, Mencegah Pelanggaran Hukum, dan Menciptakan Paralegal Desa/Kelurahan yang berkompeten. Secara nasional, total paralegal per hari ini sejumlah 15.092 orang. Para paralegal ini berasal dari Kelompok Kadarkum dan pejabat desa/lurah yang telah mengikuti pelatihan juru damai (peacemaker training), sehingga memiliki kapasitas menyelesaikan konflik secara damai dan adil.
Portal Informasi Bantuan Hukum yang disediakan oleh Kementerian Hukum juga mendukung pelaporan layanan Posbankum secara daring, serta menjadi kanal untuk mendapatkan informasi dan konsultasi hukum secara gratis.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum juga menegaskan bahwa keadilan bukan hanya hak, tetapi juga tuntutan dari setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan semangat Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah beserta jajaran yang mengikuti kegiatan ini secara daring, turut mendukung dan menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Bali juga berkomitmen untuk memperkuat layanan bantuan hukum berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan Posbankum serta peningkatan kapasitas paralegal secara berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam kelompok sadar hukum dan aparatur desa, diharapkan mampu menciptakan budaya hukum yang kuat dan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian konflik secara damai di tingkat akar rumput.
(Ana)
