Denpasar,locusdelictinews|23 Juni 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, dan diikuti oleh seluruh jajaran struktural di lingkungan Kanwil.
Turut hadir mendampingi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Wayan Redana, yang juga menjabat sebagai Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Nengah Sukadana.
Rapat ini difokuskan pada upaya memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mempercepat pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Beberapa hal penting yang menjadi pembahasan dalam rapat, antara lain:
– Pemenuhan data dukung oleh seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas,
– Peningkatan kualitas layanan Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa, sebagai bentuk pelayanan hukum yang lebih merata dan dekat dengan masyarakat.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah, Wahyu Eka Putra, menegaskan pentingnya kerja kolektif dan komitmen nyata dalam upaya reformasi birokrasi.
“Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan indikator administratif. Ini adalah wujud nyata dari semangat perubahan, pelayanan yang akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. WBBM bukan tujuan akhir, melainkan awal dari pelayanan publik yang berintegritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perubahan birokrasi harus dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta didukung oleh soliditas antarunit di seluruh jajaran Kanwil.
“Transformasi birokrasi memerlukan sinergi dan semangat gotong royong. Mari kita jadikan semangat melayani sebagai identitas utama institusi kita,” pungkas Wahyu.
Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali semakin solid dan siap menghadapi proses evaluasi eksternal, serta terus menghadirkan pelayanan hukum yang bersih, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
(Red)
