Jakarta,locusdelictinews|Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali meneguhkan komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas melalui keikutsertaannya dalam Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, yang diselenggarakan pada Kamis (8/1). Kegiatan ini dilaksanakan secara terpusat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, dan diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dari Ruang Darmawangsa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah. Kehadiran pimpinan Kanwil Kemenkum Bali secara langsung menjadi wujud nyata keseriusan dalam menyelaraskan arah kebijakan serta target kinerja kementerian hukum tahun 2026.
Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan visi dan langkah seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Pembangunan Zona Integritas diposisikan sebagai pilar utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, sekaligus mendorong terciptanya wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari sistem yang dibangun, tetapi dari nilai dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. “Transformasi digital yang kita jalankan bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi merupakan bentuk kesadaran bersama untuk memastikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks itu, Kementerian Hukum berada di jalur yang benar,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan setiap poin perjanjian kinerja dan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “Komitmen yang ditandatangani hari ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi pedoman moral dan profesional bagi seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Bali dalam memberikan pelayanan hukum yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, serta pemberian penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025. Melalui momentum ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan kesiapannya untuk terus memperkuat budaya kerja berintegritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik hukum di Provinsi Bali secara berkelanjutan.
(Ana)
